BOGOR – Dalam upaya memperkuat kompetensi akademik dan memberikan pengalaman praktis di bidang hukum, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor mengikuti kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan di Pengadilan Agama (PA) Bogor pada Senin, 12 Oktober 2026.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Sidang Kartika PA Bogor ini dimulai pukul 09.00 WIB. Kuliah umum ini dirancang sebagai sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk mendalami hukum acara peradilan agama serta memahami implementasi teori yang dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktik peradilan nyata.

Hadir sebagai narasumber utama, Ketua PA Bogor, Hj. Baihna, S.Ag., M.H., bersama Panitera PA Bogor, H. Iyus Muhamad Yusup, S.Ag., memberikan pembekalan secara komprehensif mengenai tata cara penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama.

Dalam pemaparannya, Hj. Baihna membekali mahasiswa dengan pemahaman landasan hukum, asas-asas, hingga tata cara persidangan. Materi mencakup perbedaan kewenangan absolut dan relatif, jenis perkara kontensius dan voluntair, penulisan surat gugatan (identitas pihak, posita, dan petitum), hingga alur tahapan pemeriksaan perkara—mulai dari proses mediasi/perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan dan upaya hukum lanjutan.

Sementara itu, Panitera PA Bogor, H. Iyus Muhamad Yusup, memaparkan aspek teknis penerapannya dalam pelaksanaan tugas harian kepaniteraan dan pengadilan, yang memberikan gambaran konkret mengenai mekanisme administratif peradilan.

Sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Mahasiswa Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi aktif dan mengajukan berbagai pertanyaan seputar tantangan serta dinamika penanganan perkara di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor terus berkomitmen meningkatkan kualitas lulusannya melalui kolaborasi strategis dengan lembaga peradilan, sehingga para mahasiswa tidak hanya menguasai teori akademis di kelas tetapi juga siap dan tanggap terhadap praktik hukum profesional di dunia kerja.